2,5 Milyar Dana Lelang Jabatan DKI


Dana lelang Indonesia bangkit
Setelah sebelumnya Anda  membaca  informasi berita terkait dengan wacana lelang jabatan di pemda DKI , tanggapannya, Persyaratan mengikuti dan teknis pelaksanaan, maka berikut ini disampaikan berita-berita dari media online seputar  Dana yang digunakan untuk  lelang jabatan camat dan lurah di Pemprov DKI Jakarta yaitu sebagai berikut :

Tempo.co Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, mengungkapkan, biaya lelang jabatan camat dan lurah tidak semahal yang diperkirakan selama ini. "Panitianya kan sudah dibayar dari uang negara. Jadi jangan pikirkan mahal banget, enggak kok," kata Eko. Nantinya, menurut Eko, calon-calon camat dan lurah akan diseleksi sehingga didapatkan 10 orang terbaik. Nantinya akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu assesment centre (AC). Metode itu untuk menggali level kompetensi seseorang melalui serangkaian jenis tes, seperti kompetensi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan tim. "Biaya untuk tahap AC, 1 orang Rp 10 juta," katanya.

"Kita pakai lembaga tertentu, sudah ada timnya. Tapi kita belum mau ngomong dulu, yang jelas lembaga ini sudah teruji dengan menyeleksi yang lain, pengalaman saya di DPR," kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jumat (8/3/2013) Okezone. Pihaknya akan bertemu beberapa kedutaan besar untuk meminta mereka membantu membayar biaya seleksi dan sekaligus berjualan. Mereka selalu mau membantu Indonesia agar memiliki pelayanan yang bagus dan demokratis. "Heh pak kita ini mau lakukan sebuah tes reformasi birokrasi, pelayanan mudah dan segala macam, kami ini tidak punya uang dari APBD. Bukan tidak punya uang tapi kita enggak mau keluar uang. Boleh kah Anda membantu," ujar Ahok. Menurutnya, bila sudah ada pejabat yang mau terbuka seperti ini, mereka akan berkenan membantu. "Saya minta satu mobil, satu miliar, dua miliar saja dikasih kali. Kalau kolongmerat pasti kasih kalau ada kepentingan," lanjutnya. Walaupun independen, lanjutnya, mereka mesti dibayar. Karena itu kita minta corporate social responsibility (CSR) yang dibayarkan.

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengkritik rencana Pemrov DKI menggunakan dana sosial (CSR) dari perusahaan swasta untuk membiayai konsultan perekrutan lelang jabatan. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang bertanggung jawab untuk masalah dana. "Harusnya biaya pemerintah secara langsung. Tidak boleh dibiayai pihak swasta. Itu untuk menghilangkan konflik kepentingan. Apa tidak dimungkinkan pengusaha nitip boleh bikin ini, pindahin itu. Atau sponsori calon tertentu menyingkirkan calon lain," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/3/2013). Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) mengatakan bahwa jika perlu pendanaan seleksi dan promosi jabatan lurah camat dibantu oleh CSR perusahaan. Begitupun dengan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga yang mengaku bekerjasama dengan pihak swasta.

Saat dimintai tanggapannya, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak tahu ada rencana dana bantuan seperti itu. Dia menyerahkan seluruh kewenangan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai penanggungjawab. "Enggak tahu ya, tanya sama BKD. Ya tanya Pak Ahok," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/3). Seperti diberitakan sebelumnya, ucapan Ahok yang menyebut proses lelang jabatan untuk camat dan lurah bisa menggunakan dana bantuan dari pihak swasta menuai kontroversi. Menurut Ahok, lelang jabatan sah saja menggunakan dana sumbangan untuk membayar konsultan yang membantu proses seleksi administrasi. "Iya itu tim independen itu. Ya kan mesti dibayar mereka. Nah bayarnya itu kita pengen dana itu dari CSR," kata Ahok. Belakangan Ahok meluruskan ucapannya. Menurut Ahok, maksud dana bantuan yang disampaikannya adalah jika ada perusahaan atau pribadi yang ingin menyumbang ide konsep proses seleksi. Sebab, di APBD 2013, dana itu memang tak tercantum sementara proses lelang dijadwalkan dalam waktu dekat. "Itu bukan CSR. Istilahnya bukan CSR. Kita tidak mengambil CSR. Orang pribadi atau perusahaan yang mau sumbang, boleh," kilah Ahok di kantornya di Balai Kota, Rabu (13/3). Ahok menegaskan, tidak ada hubungan antara lelang jabatan dengan dana CSR karena untuk proses seleksi itu pihaknya memang tengah merancang satu sistem. Yakni dengan menunjuk seorang konsultan untuk melakukan proses lelang ini. Ahok pun menjelaskan kedudukan konsultan itu. Misalnya, seseorang ikut menyeleksi camat dan lurah itu, nah dana untuk penyeleksi itulah yang diambil dari sumbangan.Merdeka.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Walaupun sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kerap melontarkan pernyataan akan meminta bantuan corporate social responsibility (CSR) atau perusahaan swasta lainnya dalam menjalankan proses seleksi promosi terbuka atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan, tetapi kini dia justru melontarkan pernyataan berbeda. Setelah dihitung lebih rinci, proses pelaksanaan sistem itu dapat dilaksanakan tanpa melalui bantuan pihak swasta.

"Waktu itu ditawarkan oleh pihak swasta, setelah kami rinci lagi bisa dikerjakan sendiri dengan biaya yang lebih murah. Makanya, kenapa harus pakai swasta?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Beberapa waktu lalu, pria yang akrab disapa Ahok itu juga pernah mengeluarkan pernyataan bahwa pelaksanaan sistem itu memakan anggaran Rp 6 miliar-Rp 7 miliar. Namun, akhirnya anggaran yang akan digunakan sebesar Rp 2,5 miliar, dengan rincian Rp 250 juta merupakan anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI dan Rp 2,25 miliar merupakan anggaran dari pos Sekretaris Daerah (peningkatan kompetensi PNS).

Rangkuman :
  1. WaMenPAN, Eko Prasojo, biaya lelang jabatan camat dan lurah tidak semahal, Biaya untuk tahap AC, 1 orang Rp 10 juta
  2. WaGub DKI Basuki Tjahaja Purnama: penggunaan CSR dan Pihaknya akan bertemu beberapa kedutaan besar untuk membantu membayar biaya seleksi dan sekaligus berjualan. Mereka selalu mau membantu Indonesia agar memiliki pelayanan yang bagus dan demokratis.
  3. Wa Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengkritik rencana menggunakan dana sosial (CSR) untuk membiayai konsultan perekrutan lelang jabatan untuk menghilangkan konflik kepentingan
  4. Gubernur Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak tahu ada rencana dana bantuan seperti itu (CSR). kewenangan di BKD sebagai penanggungjawab. Info tanya sama BKD dan  tanya Pak Ahok
  5. Ahok : Setelah dihitung lebih rinci, proses pelaksanaan sistem itu dapat dilaksanakan tanpa melalui bantuan pihak swasta. pernyataan bahwa pelaksanaan sistem itu memakan anggaran Rp 6 miliar-Rp 7 miliar, akhirnya anggaran digunakan sebesar Rp 2,5 miliar, dengan rincian Rp 250 juta merupakan anggaran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI dan Rp 2,25 miliar merupakan anggaran dari pos Sekretaris Daerah (peningkatan kompetensi PNS).


Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "2,5 Milyar Dana Lelang Jabatan DKI"

dwi heriyanto mengatakan...

KISAH SUKSES SAYA DARI HONORER JADI PNS no hp bpk sudwidjo yang telah membantu saya jadi PNS 0852-3042-5444

KISAH CERITA SAYA JADI PNS Assalamu Alaikum wr-wb,Mohon maaf mengganggu waktu dan aktifitas ibu/bapak,saya cuma bisa menyampaikan melalui pesan singkat dan semoga bermanfaat, saya seorang honorer baru saja lulus jadi PNS tahun lalu, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar 009 jawa timur , Sudah 8 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, tidak pernah lolos bahkan saya sempat putus asah,namun teman saya memberikan no telf Bpk drs sudwidjo yang bekerja di BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 sebagai Kepala deputi bidang mutasi kepegawaian yang di kenalnya di bkn jakarta dan saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya anda bisa, Hubungi Bpk DRS SUDWIDJO KUSPRIYO MURDONO. M. SI no telf beliau yang selalu aktif 0852-3042-5444 siapa tau beliau masih bisa membantu anda wassalam.