Headlines News :

Posting Terbaru

Akhir pembahasan RUU Pilkada

Babak akhir pembahasan RUU Pilkada di DPR telah memutuskan bahwa Pilkada akan dilaksanakan secara tidak langsung atau oleh DPRD. Paripurna DPR yang seyogyanya akan memutuskan RUU Pilkada tanggal 25 September  mundur hingga dinihari tanggal 26 september 2014. Perjalanan Sidang diwarnai dengan walk out anggota DPR dari Fraksi Demokrat. Dan pengambilan keputusan dilakukan melalui voting.
Cara Indonesia bangkit Akhir pembahasan RUU Pilkada

Sesuai hasil Voting 226 anggota DPR memilih Pilkada tidak langsung. Adapun anggota fraksi yang memilih tersebut adalah Golkar 73 suara, PKS 55 Suara, PAN 44 Suara, PPP 32 Suara dan Gerindra 22 suara. Sedangkan anggota DPR yang memilih pilkada langsung  sebanyak 135 orang terdiri atas PDIP 88 suara, PKB 20 suara, Hanura 10 suara ditambah 11 suara dari anggota Golkar dan 6 anggota Demokrat.

Dari hasil tersebut diyakini bahwa Pilkada 2015 akan dilaksanakan melalui pemilihan oleh DPRD. Semoga titik lemah dan kekurangan pilkada melalui DPRD diminimalisir untuk kebangkitan Indonesia. 

RUU Pilkada Dari Siapa oleh Siapa untuk Siapa ?

Kemungkinan besar Pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada akan dilakukan melalui voting. Hal ini mengingat pandangan fraksi-fraksi yang tetap terbelah pada dua opsi langsung atau tidak langsung dengan mengabaikan satu opsi pilkada langsung dengan syarat yang diajukan oleh fraksi demokrat. Sehingga jikapun ditagline sidang ditunda karena lobi fraksi, namun seperti voting menjadi pilihan terakhir.
Cara Indonesia Bangkit RUU Pilkada Dari Siapa oleh Siapa untuk Siapa

Menjelang voting tersebut, iseng-iseng cari info pilkada ternyata unik juga demokrasi di level daerah ini. Jika kita kenal slogan demokrasi itu dengan nama dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Namun jika melihat hasil search RUU Pilkada slogan demokrasi dalam level kepemimpinan di daerah dapat berubah menjadi RUU Pilkada Dari Siapa oleh Siapa untuk Siapa. Bahkan sering di kita ada pelesetan demokrasi menjadi democrazy.

Aneh memang jika demokrasi melalui pilkada langsung dengan tagline Dari Siapa oleh Siapa untuk Siapa. Oleh karena itu pada tulisan ini dicoba melihat dua pilar dari tiga pilar demokrasi tersebut yakni dari rakyat dan oleh rakyat.

Terdapat sebuah fenomena unik yang membuat kita bertanya benarkah Pilkada langsung sebagai wujud demokrasi benar dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat yaitu sebagai berikut :
  1. Tingginya Angka Golput dalam pilkada ancaman Demokrasi. Data tahun 2013 beberapa daerah angka Golput diantaranya pilkada sumsel golput mencapai 51%, Jabar 36%, Maluku Utara 50%, di riau mencapai 47% bahkan di sumut angka golput mencapai 52%. Dari hal ini dapat dipastikan bahwa pemenang pilkada adalah golput yang tentunya berbahaya bagi demokrasi.
  2. Tingginya Jumlah pilkada langsung selesai di gedung Mahkamah Konstitusi. Data tahun 2012 dari 77 Pilkada 59 diantaranya berujung di MK yang berarti 76% lebih pilkada pemenangnya ditentukan oleh MK. Kasus suap di MK ternyata bukan hanya yang kalah berjuang di MK namun pemenang pilkada oleh rakyat juga harus mengamankan kemenangan di MK.

Dari dua fakta sementara diatas bahwa Pemimpin daerah melalui pilkada tidak dihasilkan dari suara mayoritas rakyat, dan kemenangan tersebut juga masih harus ditentukan oleh 9 hakim MK. Wajarkah jika muncul pertanyaan :
  1. pilkada langsung sebagai wujud demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat? 
  2. pilkada langsung itu dari siapa dan oleh siapa? (untuk siapa nya Insya Allah jadi pembahasan ke depan).
Oleh karena itu terlepas nanti voting di paripurna DPR memutuskan pilkada langsung atau tidak langsung. Jika nanti keputusannya nanti pilkada langsung maka hal ini harus menjadi perhatian kita kedepan sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik. Jika memang hal ini tidak menjadi bahan perbaikan kedepan tidak salahnya pilihan pilkada tidak langsung menjadi pilihan. Semoga UU Pilkada yang dihasilkan nanti dapat menjadi dasar untuk perbaikan menuju kebangkitan Indonesia.

Detik-detik menjelang RUU Pilkada Langsung atau Tidak Langsung

Saat ini RUU Pilkada akan mencapai pada titik klimaksnya. Dimana RUU Pilkada dalam hitungan jam akan dilakukan pengambilan keputusan apakah pilkada dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung?
Detik-detik menjelang RUU Pilkada Langsung atau Tidak Langsung Indonesia bangkit

Pengambilan keputusan RUU telah diserahkan ke Sidang paripurna dengan 2 draft RUU. Satu draft tentang RUU Pilkada secara perwakilan dan satu draft lain berupa RUU Pilkada secara langung. Sehingga dapat dipastikan voting dilakukan dilakukan langsung pada 2 Opsi yaitu Pilkada secara langsung atau tidak langsung. Namun dalam perjalanan sidang paripurna ada tambahan opsi dari fraksi demokrat untuk memberikan ruang 1 opsi lain yakni pilkada secara langsung dengan 10 syarat tambahan.

Detik-detik menjelang RUU Pilkada Langsung atau Tidak Langsung saat ini juga diwarnai dengan demonstrasi di berbagai tempat untuk menolak pilkada secara tidak langsung. Sedangkan di area depan Gedung DPR-MPR, demonstrasi justeru terbelah dua. Di satu sisi mendukung pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sementara di sisi lain terdapat juga kelompok pendukung pilkada secara tidak langsung atau melalui perwakilan yakni DPRD.

Memang harus kita akui bahwa pembahasan RUU Pilkada ini cukup alot dan menyita perhatian publik. Mengingat kedua pilihan ini merupakan pilihan kontras perbedaannya. Sehingga wajar pembahasan RUU ini banyak melahirkan dilemma. Kedua pilihan ini memiliki konsekuensi masing-masing yang memerlukan perbaikan di masa mendatang. 

Untuk itu kita berharap dan berdoa semoga para wakil rakyat kita dapat memberikan pilihan yang terbaik untuk kebangkitan Indonesia menjadi lebih baik kedepan.

Dilema RUU Pilkada antara oleh rakyat atau DPRD

Tak terasa sudah lebih setengah tahun tidak update blog Cara Indonesia Bangkit. Berbagai momen penting Negara dilewatkan tanpa tulisan di blog. Pemilu Legislatif dan Pilpres tanpa tulisan. Namun untuk pilkada 2015 sepertinya sayang untuk dilewatkan, walaupun hanya satu dua tulisan. Mudah-mudahan dapat membagi waktu dan tidak terkendala teknis.
Dilema RUU Pilkada antara oleh rakyat atau DPRD


Memang harus diakui bahwa RUU Pilkada sebagai salah satu dari tiga RUU pecahan dari UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah cukup hangat dan Alot saat penetapannya. Hal ini wajar karena begitu banyak kepentingannya yang terlibat didalamnya sehingga memunculkan dilema tersendiri. Pilkada langsung oleh rakyat dengan segala konsekuensinya, demikian juga pilkada oleh DPRD dengan segala konsekuensinya. Seperti tidak ada pilihan yang sempurna. 

Dilema tersebut termasuk saya rasakan sendiri. Terjadi pergolakan besar dalam diri untuk menentukan mana yang terbaik antara dua pilihan pilkada oleh rakyat atau pilkada oleh DPRD. 

Dalam isi kepala ini rasanya rugi jika pilkada dilakukan oleh DPRD karena
  1.  Saya sedang menyelesaikan buku menang pilkada tanpa Uang (presfektif Calon Independen)
  2. Lembaga survey sudah dirintis dan berjalan pada satu pilkada dan Pemilu legislative.
  3. Kesempatan, peluang, karir dan ekonomi tentu sedikit tertutup.

Namun hati ini tidak rela :
  1. Jika dimasyarakat terjadi gontok-gontokan hanya gara-gara beda pilihan pilkada langsung
  2. Jika terjadi birokrasi semakin rusak hanya karena pilkada langsung
  3. Jika anggaran yang besar habis untuk hal yang tidak produktif hanya demi pilkada langsung.

Dilema ini juga yang mungkin dirasakan oleh Surya Paloh Ketum Partai Nasdem dan Presiden SBY. Seperti kita ketahui bahwa Surya Paloh saat kampanye pemilu legisltif begitu semangat untuk memperbaiki system pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD. Namun realitas membuat sikap menjadi mendukung pilkada langsung. Mungkin kita harus maklum karena Nasdem tergabung dalam koalisi pengusung Jokowi-JK bersama PDI-P yang tidak setuju perubahan pilkada langsung oleh rakyat menjadi pilkada oleh DPRD.

Demikian juga Presiden SBY yang Ketua Umum Partai demokrat masih cendrung mengambil posisi netral untuk mengikuti aspirasi yang berkembang. Hal juga menjadi maklum kita mengingat beliau akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI 2009-2014 tanggal 20 Oktober 2014. Dan tentunya beliau ingin dimasa akhir jabatannya memberikan kesan/hadiah manis dan terindah untuk rakyat Indonesia.

Dilema kedua tokoh tersebut berbeda dengan saya. Penyelesaian dilema dalam diri mereka akan dapat berimbas pada hasil akhir pembahasan RUU Pilkada. Seperti SBY sebagai Ketum Partai Demokrat tentu sangat vital. Posisi Partai Demokrat dalam komposisi DPR-RI 2009-2014 cukup memberikan pengaruh dalam penetapan RUU Pilkada. Ketetapan Pilkada langsung atau tidak langsung turut ditentukan oleh Partai Demokrat.

Namun bagi saya, penyelesaian dilema dengan keputusan pada salah satu pilihan hanya untuk memberikan pencerahan pada diri sendiri. Adapun Dilema RUU Pilkada antara oleh rakyat atau DPRD adalah terjawab melalui tulisan-tulisan dalam tags RUU Pilkada. Saya tidak fanatik pada salah satu pilihan karena kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus carikan solusinya dimasa akan datang. Ini yang harus menjadi PR bangsa ini kedepan setelah keputusan diambil tentang RUU Pilkada baik dilakukan oleh rakyat atau DPRD. semoga Indonesia dapat bangkit dengan semangat kebersamaan.

Cara Mudah Mengatasi (Membayar) Hutang Luar Negri

Dalam tulisan sebelumnya yang berjudul 3500 T Hutang Negeriku Hutang Anak Bangsa ada respon dari pembaca yang menyebutkan mudah untuk mengatasi hutang tersebut. boleh juga tuch idenya. Memang kenaikan hutang Indonesia cukup drastis dimana Hutang Indonesia Meningkat 1.124 Trilyun dalam 11 Bulan. Dan kenaikan hutangini bukan karena kita dapat uang segar sebagai justeru sebagian besar karena melemahnya nilai mata uang rupiah kita. 
Cara Mudah Mengatasi (Membayar) Hutang Luar Negri. Cara Indonesia bangkit

Beban Hutang yang semakin mencekik leher bangsa Indonesia. Hal ini tentu dapat menghapus paradigma kita bahwa Hutang efektif untuk meningkatkan pembangunan. Dimana justeru pendapatan negara hasil pembangunan justeru untuk membayar bunga pinjaman plus kurs mata uang yang semakin melemah. Disamping hal itu paradigma Hutang Luar Negeri efektif untuk memacu pembangunan, pendapatan nasional, kesejahteraan nasional juga tidak tepat bila dilihat dari penggunaan Hutang tersebut. Demikian juga penyalahgunaan (potensi korupsi baru) pengelolaan hutang baik mulai dari peminjaman hingga penggunaan pinjaman justeru membuat hutang menjadi tidak efektif dalam membangkitkan Indonesia. Mudah-mudahan dalam tulisan selanjutnya ini dapat dipaparkan cara indonesia bangkit. 

Dalam kesempatan ini Cara Indonesia bangkit coba memaparkan masukan yang bagus dari pembaca yaitu Sdr. Hatta Alqodri dan Archita twins dalam tulisan 3500 T Hutang Negeriku Hutang Anak Bangsa terkait dengan cara mengatasi hutang tersebut. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas pandangan kedua saudara tersebut. Dengan ulasan sederhana , kami akan mengulas masing-masing item masukan tersebut melalui tulisan selanjutnya. Adapun masukan Cara Mudah Mengatasi (Membayar) Hutang Luar Negeri tersebut adalah sebagai berikut : 

  1. Yakin Allah akan membantu 
  2. Membuat great wall economies 
  3. Kelola emas hitam dengan sebaik mungkin 
  4. Kurangi dominasi negara lain mengelola Sumber Daya Alam 
  5. Bersihkan tindak korupsi 
  6. Bikin emas sendiri jangan Cuma andalkan hasil tambang. 
Dari enam masukan ini, nomor satu sudah jelas sebagai negara yang berasas Ketuhanan Yang Maha Esa wajib mengimaninya. Walaupun negeri ini sendiri bimbang ada dalam posisi mana antara sekuler dan agama, padahal sudah jelas Pancasila dan negara ini berada ditengah negara agama dan sekuler. 

Sedangkan masukan nomor enam, masih membayangkan dulu sambil garuk kepala.Asal jangan sampai pusing aja ya.. hehe jadi.. senyum-senyum aja.. bener juga masukannya.. Cuma gak tahu nyambung apa gak.. dengan yang memberi masukan. Memang SDM juga perlu di samping SDA.  Ok, Insya Allah akan juga dipaparkan setelah membahas masukan nomor dua hingga lima. Kelamaan ya.. maklum disini onlinenya agak terbatas. Tetap berusaha memanfaatkan yang ada. Terima kasih atas masukannya semoga sukses selalu.

Hebat Hutang Indonesia Meningkat 1.124 Trilyun dalam 11 Bulan

Dalam tulisan 3500 Trilyun Hutang Negeriku Hutang Anak Bangsa dijelaskan bahwa dalam tahun 2013 ada perubahan hutang Indonesia yang cukup signifikan. Tentunya hal ini menjadi kekhawatiran dan keterkejutan bagi anak bangsa. Dimana pada awal tahun 2013 hutang negeri ini sudah menembus 2.000 Trilyun rupiah. Dan ternyata kejutan tersebut tidak berhenti disini. 

Sesuai buku statistik hutang luar negeri Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia pada bulan januari 2014 menyampaikan laporan bahwa di bulan November 2013 Hutang LN Indonesia telah mencapai angka 3.124 Trilyun rupiah. Hal ini berarti ada penambahan Hutang sekitar 1.124 Trilyun rupiah dalam tempo hanya 11 bulan. 

Sebuah angka yang fantantis dan Hebat Hutang Indonesia Meningkat 1.124 Trilyun dalam 11 Bulan. Sebuah rekor peningkatan hutang yang perlu mendapatkan penghargaan. Ini menjadi semakin miris karena perubahan hutang ini tidak murni karena kita mendapat kucuran dana segar. Peningkatan sebagian hutang justeru dipicu oleh kenaikan kurs Dollar Amerika terhadap rupiah yang pada penghujung tahun 2013 mencapai level Rp.12.000,- perdollar. Dimana kita ketahui sebagian besar hutang kita dalam bentuk Dollar Amerika. 
Hebat Hutang Indonesia Meningkat 1.124 Trilyun dalam 11 Bulan. Cara Indonesia Bangkit

Inilah jebakan hutang Luar Negeri yang semakin mencekik leher bangsa indonesia. Kita menganggap hutang dapat menyelesaikan masalah, justeru ini akan menjadi sumber masalah baru dikemudian hari. Potensi korupsi juga semakin tinggi jika semakin tergantung pada hutang. Padahal jika hitung-hitung kenaikan hutang sebesar 1.124 trilyun ini dapat membiayai seluruh propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia selama 3 tahun plus bonus bantu buat korban bencana alam di Indonesia 

Gak percaya nich...Coba kita hitung ya.. kita ambil DAU Propinsi Kabupaten Kota Tahun 2013 sesuai Perpres No 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Provinsi Kabupaten Kota Tahun 2013 bahwa 
  1. 33 propinsi mendapatkan DAU sebesar 31,113 Trilyun 
  2. 491 Kabupaten Kota mendapatkan DAU sebesar 280,025 Trilyun 
Sehingga Total propinsi kabupaten kota mendapatkan DAU sebesar 311,319 Trilyun

Jika kita asumsikan setiap tahun propinsi mendapatkan jatah DAU sebesar 311, 319 trilyun maka selama 3 tahun hanya butuh 933,957 Trilyun rupiah. 

Dengan uang sebesar 1.124 Trilyun mampu membiayai Daerah Provinsi Kabupaten Kota selama 3 tahun dan masih sisa 190,43 trilyun (1.124-933,957). Jika pembuatan waduk di bogor untuk mengatasi banjir Jakarta berbiaya 1,9 trilyun dan bantuan pengungsi sinabung sebesar 1 trilyun, dengan dana 190 trilyun tentu bisa buat macam-macam. Termasuk membiayai saksi pemilu di TPS (jika sepakat...?) 

Memang fenomena hutang luar negeri bukan saja tidak efektif dalam pengelolaan hutangnya sendiri, bahkan kita menjadi tidak belajar bagaimana mengelola anggaran yang ada agar tidak boros dan bagaimana meningkatkan pendapatan nasional. Demikian juga hutang Luar Negeri dapat menjadi jebakan hutang jika tidak ada niat kita untuk mengurangi atau melunasinya. Kita dapat membayar dengan cara mudah membayar hutang negara asal kita memang mau. Mudah-mudahan presiden mendapat dapat memberikan perhatian pada hutang Luar negeri ini untuk Indonesia.

3500 T Hutang Negeriku Hutang Anak Bangsa

Pada awal Tahun 2013 lalu jumlah hutang Indonesia telah menembus level 2.000 Trilyun. Dan sesuai Buku Hutang dari data BI bahwa pada akhir November tahun 2013 hutang Indonesia mencapai 260,335 Juta DollarAS atau dengan kurs Rp. 12.000 maka setara dengan Rp. 3.124,02 Trilyun. Hutang-hutang ini juga akan bertambah besar mengingat defisit APBN 2014 yang mencapai Rp 224,2 triliun. Oleh karena itu tidak berlebihan jika tahun 2014 ini diperkirakan hutang Indonesia akan menembus level 3.500 Trilyun Rupiah. 

Dalam Buku Statistik dinyatakan bahwa Utang luar negeri didefinisikan sebagai utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). Konsep dan terminologi utang luar negeri ini mengacu pada IMF’s External Debt Statistics: Guide for compilers and Users (2003). Untuk itu dapat diarikan bahwa hutang Indonesia adalah hutang rakyat Indonesia sehingga kita beri judul Hutang negeriku hutang anak bangsa. 
3500 T Hutang negeriku hutang anak bangsa Cara Indonesia bangkit

Oleh karena Jika ini yang terjadi, maka dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 240 juta jiwa, maka hutang masing-masing anak bangsa Indonesia menanggung hutang sebesar lebih dari Rp. 14.385.000,-. Bahkan tidak salah jika ada pendapat yang menyatakan bahwa setiap bayi yang lahir sudah menanggung beban hutang 13 juta rupiah. 

Dapat di sampaikan bahwa hutang tersebut adalah akumulasi dari hutang yang terdiri dari 3 kelompok yaitu pemerintah, Bank Indonesia dan swasta. Hutang tersebut juga diperoleh dari 21 negara/kelompok negara dengan 4 negara pemberi pinjaman terbesar adalah Singapura, Amerika Serikat, Jepang dan Belanda. Sedangkan 3 bentuk mata uang pinjaman terbesar dalam bentuk US$, Yen Jepang, Rupiah. Sedangkan 3 Organisasi internasional pemberi pinjaman terbesar adalah IBRD, ADB dan IMF. Dimana 82% pinjaman tersebut adalah pinjaman jangka panjang sedangkan 18%nya pinjaman jangka pendek di bawah 1 Tahun. 

Masih Amankah Hutang Indonesia ? Sumber dari BI dan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hutang Indonesia masih dalam posisi aman, berada dibawah 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tentangga lainnya seperti Malaysia dimana pinjaman mencapai 47% dari PDBnya. Namun dengan penggunaan tolok ukur ini menurut Cara Indonesia Bangkit kurang tepat dan tidak sepenuhnya dapat diterima karena perekonomian Indonesia masih didominasi oleh luar negeri. Berbeda halnya dengan Malaysia yang lebih memberikan porsi dan proteksi pada pengusaha lokal dalam mengelola perekonomian negaranya. 

Bahkan jika tolok ukurnya kita ganti dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) 2012 yang dirilis BPS sekitar 32 Juta Rupiah/perkapita atas harga berlaku dan 10 Juta Rupiah/kapita atas harga konstan tahun 2000 tidak menggambarkan itu kondisi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dimana menurut Sofyan Wanadi Ketua Apindo pada acara Indonesia Investor Forum 3 yang dimuat okezone.com bahwa 100 Juta masyarakat Indonesia berpenghasilan dibawah 24 ribu rupiah/hari dan 30 juta diantara berpenghasilan dibawah 12 ribu rupiah/hari. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi riil masyarakat yang ada disekitar kita yang kian hari semakin memperbesar jurang antara miskin dan kaya. 

Terlepas dari aman atau tidak amannya hutang Indonesia. Bahwa dengan besarnya ketergantungan APBN pada hutang Luar negeri akan memberikan dampak kurang baik yaitu antara lain : 

  1. Rendahnya Psikologis atau kepercayaan diri bangsa terhadap negara pemberi pinjaman. 
  2. Memperbesar biaya keluar untuk hal yang tidak produktif baik melalui pembayaran bunga pinjaman maupun peluang aliran korupsi. 
  3. Kurang memberikan pelajaran untuk lebih efektif dan efsien dalam mengelola anggaran 
  4. Kurang memacu semangat untuk memaksimalkan penerimaan dan pemasukan negara. 
  5. Utang baru akan menimbulkan biaya ekonomi baru yang tentunya menjadi beban baru. 

Masa Depan Hutang Indonesia. Ditahun 2014 yang kita sebut sebagai tahun politik, gaung hutang sepertinya jauh dari pembicaraaan. Jika hal ini tidak menjadi janji atau kontrak politik oleh para capres bukan tidak mungkin hutang Indonesia akan semakin menggunung. Padahal jika ada Capres yang berani menyatakan untuk mengurangi Hutang Negara, maka dapat diyakini bahwa dia adalah sosok orang yang mampu mensyukuri potensi yang dimiliki negara ini sehingga akan mendorong pemerintahan yang dipimpinnya untuk memaksimalkan pendapatan negara sekaligus mengelola anggaran dengan efektif dan efisien. Semoga ada tokoh Capres yang berani melakukan hal ini sebelum akhirnya negara ini terpaksa melakukan shutdown seperti yang dilakukan Obama di Amerika. Jika saat ini dimulai tentu cukup dengan restart pada poin-poin tertentu untuk membangkit Indonesia tercinta.

Indonesia ditengah Negara Agama dan Sekuler

Untuk melihat posisi indonesia dalam negara hukum di duni, kita dapat melihat hasil penelitian Muhammad Tahir Azhary seorang Guru Besar Fakultas Hukum UI yang menemukan lima macam konsep negara hukum. Sehingga Cara Indonesia bangkit memandang konsep ini sesuai dengan judul tulisan Pancasila titik temu Negara Agama dengan Negara sekuler, penulis membagi negara di dunia menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut : 

  1. Negara kiri yaitu negara-negara yang menganut sekulerisme. Negara-negara berfaham sekuler ini memisahkan kehidupan agama dengan negara. Adapun faham dalam sekulerisme terbagi dua yaitu yang pertama liberalism dengan pluralis, neolib dan lainnya, kedua adalah komunisme dengan paham sosialisme. Paham liberal merupakan paham yang berkembang di negara-negara barat seperti eropah dan amerika. Sedangkan paham sosialis adalah paham di lakukan oleh negara-negara komunis seperti China, Korea Utara, termasuk Uni Sovyet yang telah bubar di awal tahun 90an. 
  2. Negara kanan yaitu negara-negara yang menjadikan agama sebagai dasar hukumnya. Negara ini mengekrucut pada negara Islam. Yaitu Negara-negara yang menjadikan Alquran dan sunnah sebagai sumber hukumnya. Dimana ajaran Islam merupakan ajaran tauhid yang mengatur tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Negara ini disebut para ilmuwan sebagai negara nomokrasi. 
  3. Negara Tengah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila.yaitu negara yang menjadikan pancasila sebagai penengah antara Agama dengan sekuler. Sila-sila dalam Pancasila merupakan perpaduan untuk menngakomodir paham agama dengan sekuler. Sehingga Indonesia sering juga disebut sebagai negara beragama.
Dari hal ini dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara tengah. Namun muncul pertanyaan apakah  benar negara Indonesia ditengah negara Agama dan Negara sekuler ? mari Kita tanya pada diri sendiri..

Lima Macam Konsep Negara Hukum di dunia

Muhammad Tahir Azhary seorang Guru Besar Fakultas Hukum UI dalam bukunya Negara hukum, melalui penelitiannya menemukan lima macam konsep negara hukum yaitu sebagai berikut :

1. Negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah yang disebut sebagai nomokrasi yang dipinjam dari istilah yang dikemukakan oleh Malcolm H. Kerr dalam Islamic Reform dan Majid Khadduri dalam War and peace in the law of Islam. dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Bersumber dari Alqur’an, sunnah dan ra’yu nomokrasi 
  2. bukan teokrasi 
  3. persaudaraan dan humanism teosentrik 
  4. kebebasan dalam arti positif 
2. Negara hukum menurut konsep eropa continental yang dinamakan rechtsstat. Model negara hukum yang diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Perancis.  dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Bersumber dari rasio manusia 
  2. Liberalistic/individualistic 
  3. Humanism yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia) 
  4. Pemisahan antara agama dan negara secara mutlak 
  5. Ateisme dimungkinkan 
3. Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara anglo saxon, antara lain Inggris, dan Amerika serikat. dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Bersumber dari rasio manusia 
  2. Liberalistic/individualistic 
  3. Humanism yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia) 
  4. Pemisahan antara agama dan negara secara mutlak 
  5. Freedom of religion dalam arti positif dan negative 
  6. Ateisme dimungkinkan 
4. Konsep negara hukum sosialis yang diterapkan pada negara-negara komunis seperti uni soviet dengan Ciri-ciri sebagai berikut

  1. Bersumber dari rasio manusia 
  2. Komunis 
  3. Ateis 
  4. Totaliter 
  5. Kebebasan beragama yang semu 
  6. Kebebasan propaganda anti agama 
5. Konsep Negara Hukum Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Hubungan yang erat antara agama dan negara 
  2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa 
  3. Kebebasan beragama dalam arti positif 
  4. Ateisme dan komunisme dilarang 
  5. Asas kekeluargaan dan kerukunan 
Lima Macam Konsep Negara Hukum di dunia

Secara garis besar Negara-negara di dunia mengerucut pada empat bentuk negara di atas. Sedangkan negara hukum pancasila hanya ada di Indonesia. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia berada ditengah-tengah bentuk negara yang ada di dunia. Sehingga Indonesia dengan pancasila berada ditengah-tengah negara didunia dimana cara Indonesia bangkit membagi Negara-negara di dunia menjadi 3 kelompok melalui tulisan Indonesia ditengah negara Agama dan sekuler. Untuk itu Indonesia harus dapat lebih bijak untuk menempatkan posisinya tetap sebagai negara tengah dengan Pancasila sebagai Pancasila titik temu Negara Agama dengan Negara sekuler

sumber : Muhammad Tahir Azhary dalam buknya Negara hukum, Prenada Media, Jakarta; hal 83-102
 
© Copyright Cara Indonesia Bangkit 2013 | Created by Creating Website | Published by Mas Template | Johny Template | Powered by Blogger.com | Redesign by Cara Indonesia Bangkit